Mojokerto, Data Central Media 9 – Presiden Prabowo Subianto, dalam pidatonya pada pembukaan Akad Massal 26 ribu unit KPR FLPP, Senin (29/9/2025), bukan hanya menyediakan tempat tinggal yang layak untuk masyarakatnya. Bapak Presiden juga menyampaikan kabar yang tak bisa dianggap remeh: Indonesia mencatat produksi padi tertinggi dalam sejarah. Namun, di sela kalimat optimisme itu, ada pengakuan yang lebih penting: sistem kita rapuh dan penuh kebocoran.
Direktur Pertanian dan Energi BEM PTNU Se-Nusantara, M. Nadhim Ardiansyah, mencatat bahwa pernyataan tersebut bukan sekadar seremonial, melainkan alarm penting. Produksi tinggi tidak selalu berarti pangan aman. Ketersediaan tidak selalu menjamin kesejahteraan. Dalam sistem yang keropos, angka-angka bisa menjelma ilusi. Yang panen besar bukan petani, tapi para tengkulak dan penguasa logistik.
“Swasembada pangan dan energi adalah soal kedaulatan. Ia bukan hanya perkara produksi, tetapi juga distribusi, tata kelola, dan keberpihakan. Ketika Presiden sendiri mengakui bahwa kebocoran masih menjadi masalah laten, maka pengawasan publik—terutama kaum akademisi—bukan hanya penting, tapi mutlak,” ujar Nadhim.
BEM PTNU menegaskan beberapa poin penting:
-
Mahasiswa tidak cukup hanya menjadi penonton.
-
Keberhasilan sektor pertanian dan energi harus dikawal dari meja rapat hingga lahan tani, dari sumur minyak hingga rumah rakyat.
-
Sistem yang rapuh harus dibenahi, bukan disiasati.
Organisasi mahasiswa ini mendukung langkah tegas Presiden dalam memerangi korupsi dan menolak pembiaran terhadap inefisiensi di dua sektor strategis tersebut. “Karena ketika pangan bocor, yang lapar adalah rakyat. Ketika energi diselewengkan, yang gelap adalah masa depan,” tegasnya.
Sesuai amanat UUD 1945, bumi, air, dan kekayaan alam harus dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. BEM PTNU menekankan bahwa kesejahteraan tidak datang dari data di podium, tapi dari ladang subur, harga yang adil, listrik yang menyala, dan keberanian untuk membenahi sistem yang salah.
